Penerapan Tally Independen di Priok Dipatok November

Dikutip dari harian BISNIS INDONESIA kamis, 13 September 2007

Penerapan Tally Independen di Priok Dipatok November

Jakarta : Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta dan Administrator Pelabuhan Tanjung Priok merekomendasikan kegiatan usaha pencatatan dan pelaporan lalu lintas barang (tally) independen akan diberlakukan di Priok paling lambat pada November 2007.
"tahap pertama kegiatan tally independen diselenggarakan pada 15 lokasi di Pelabuhan Tanjung Priok yakni 14 lokasi di dermaga terminal operator serta di dermaga Multi Terminal Indonesia," ujar F.S. Popal, anggota Tim Penyelenggaraan Pengusahaan Tally di pelabuhan kepada Bisnis, kemarin.
Dia mengatakan hal itu saat sosialisasi penyelenggaraan dan pengusahaan tally di pelabuhan sesuai Permenhub No. 15/2007.
Dengan adanya Tally independen, menurut Popal, bisa menekan praktik manipulasi data volume arus barang khususnya antarpulau. "manipulasi data kerap kali terjadi pada barang antar pulau, bahkan angkanya bsia mencapai 30% ungkap dia.
Sebelum terbentuknya Asosiasi Perusahaan Tally di pelabuhan setempat, papar dia, rekomendasi izin usaha Tally diberikan oleh Kadin provinsi setempat. Setiap usaha tally, tutur dia, wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional perusahaan secara harian, bulanan, dan tahunan kepada Adpel.
Penyampaian laporan itu, menurut dia, dilakukan secara elektronik bagi pelabuhan yang telah memiliki perangkat teknologi informasi (I) dan secara manual bagi pelabuhan yang belum menyiapkan fasilitas TI itu. "Pelanggrana terhadap ketentuan itu akan diberikan sanksi pencabutan izin operasi usaha tally."

Secara Bertahap
Susetyo Hadi, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departmen Perhubungan, mengatakan kegiatan tally independen akan diberlakukan secara bertahap di seluruh pelabuhan indonesia.
Pemerintah c.q. departmen Perhubungan juga akan menyiapakn standardisasi dalam sistem pelaporan usaha tally independen tersebut melalui penyediaan website yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.
"Kegiatan tally independen diharapkan mampu menghindari manipulasi data muatan antarpulau ataupun internasional di seluruh Pleabuhan Indonesia," kata Susetyo.
Dia menandaskan penyedia jasa tally harus berbadan hukum Indonesia yang didirikan khusus untuk menyelenggarakan dan mengusakan kegiatan tally pada kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal yang bersifat independen.
elain itu, papar susetyo, informasi pencatatan yang dilakukan perusahan tally independen mewakili kepentingan semua pihak tertentu.

-----------------------------------------------------------------------------------------
tulisan diatas dikutip tanpa ada penambahan atau pengurangan kata2 ....

taken from dini's email