warehouse company ( inbound customs warehouse )

Aturan tarif batas atas lini 2 Pelabuhan Priok

2009-06-11T23:26:00.000-07:00

Izin penyedia jasa bisa dicabut
Aturan tarif batas atas lini 2 Pelabuhan Priok diterapkan hari ini

Cetak

JAKARTA: Izin operasional perusahaan penyedia jasa di Pelabuhan Tanjung Priok terancam dicabut jika melanggar aturan tarif batas atas untuk kegiatan forwarding dan pergudangan di kawasan lini 2 pelabuhan itu yang diterapkan mulai 8 Juni 2009.

Kasubdit Pelayanan Angkutan Laut Khusus Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Adi Karsyaf mengatakan aturan tarif lini 2 Priok siap diterapkan secara penuh pada hari ini karena telah dilakukan sosialisasi kepada penyedia dan pengguna jasa di Pelabuhan Priok, pekan lalu.

Dia mengungkapkan sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Dephub No. KN.42/1/6/DJPL/2009 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Pemberlakuan Pelayanan Jasa Barang di Lini 2 Pelabuhan Priok, seluruh penyedia jasa diminta menyampaikan surat pernyataan menyanggupi pelaksanaan besaran tarif batas atas lini 2.

"Surat pernyataan itu agar disampaikan kepada Adpel [administrator pelabuhan] Tanjung Priok," ujarnya saat sosialisasi pelaksanaan tarif batas atas lini 2 Pelabuhan Priok, Jumat.

Sosialisasi yang dilaksanakan di kantor PT Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok itu diikuti oleh sejumlah asosiasi terkait di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu, di antaranya Gabungan Pengusaha Logistik, Forwarder, dan Ekspedisi Indonesia(Gafeksi) DKI Jakarta.

Selain itu, Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (Aptesindo), Ikatan Eksportir Importir Indonesia (IEI), Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI), dan Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI).

Adi menegaskan Adpel Tanjung Priok diminta melakukan pengawasan ketat dan penilikan terhadap besaran tarif di lini 2 yang dipungut oleh penyedia jasa, termasuk melakukan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha di pelabuhan tersebut.

"Apabila penyedia jasa dan pemakai jasa tetap melakukan pelanggaran, Adpel dapat menghentikan sementara kegiatan usahanya," katanya.

Berdasarkan SK yang ditandatangani oleh Dirjen Perhubungan Laut Dephub Sunaryo, Adpel Tanjung Priok bisa menghentikan sementara kegiatan pelayanan jasa yang diberikan oleh penyedia jasa yang bersangkutan atau merekomendasikan kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan pencabutan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bersikap tegas

Ketua Umum Ikatan Eksportir Importir Indonesia Amalia Achyar mengatakan pihaknya berharap Adpel Priok mampu bersikap tegas agar penetapan tarif batas atas lini 2 bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.

"Kami siap mendukung dengan melaporkan apabila masih ada penyedia jasa yang memungut tarif melebihi ketentuan tersebut [batas atas]," tegasnya.

Komponen dan besaran tarif batas atas pelayanan jasa barang di lini 2 telah disepakati bersama oleh sejumlah asosiasi di Pelabuhan Priok pada 29 April 2009.

Kesepakatan komponen dan tarif batas atas lini 2 itu ditandatangani oleh Ketua DPW Gabungan Forwarder, Logistik, dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) DKI Jakarta Syukri Siregar, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Depo dan Pergudangan Indonesia (Apdepi) Santo, dan Wakil Ketua Asosisasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (Aptesindo) A.Ridwan.

Selain itu, Ketua Gabungan Importir Nasional seluruh Indonesia (GINSI) Amirudin Saud, Ketua DPD Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Syamsiar Azis, dan Ketua DPP IEI Amalia Achyar.

Penandatanganan kesepakatan itu juga disaksikan oleh Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Dephub Bobby R.Mamahit, Plh. Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Dephub Adolf R.Tambunan, dan Adpel Tanjung Priok Susetyo Widayat Hadi.(k1/Junaidi Halik) (redaksi@bisnis.co.id)

Bisnis Indonesia

Warehouses for rent

2008-09-01T20:24:00.000-07:00

Gudang disewakan :

Cikarang

Luas : 4000 m2, Lokasi 10 Menit dari pintu toll cikarang.
Luas : 4000 m2, Lokasi 15 Menit dari pintu toll cikarang.
Luas : 1500 m2, lokasi 15 Menit dari pintu toll cikarang.

Cakung
Luas : 1200 m2, Lokasi 600 m dari Jl. Raya Bekasi Km 27

Cilengsi
Luas : 12.000 m2, ada docking, lokasi Jl. Raya Cilengsi km 19, Akses tol bekasi barat, cibubur

Hubungi kami untuk keterangan lebih lanjut.

Gindo Arisandy - 0815 8905709

22 gudang di tanjung priok akan di bongkar

2008-07-16T02:30:00.000-07:00

Berita lama ( th 2007 ), tapi sepertinya memang terlaksana. Sampai pertengahan tahun 2008 ini saja, sudah 60% gudang - gudang ini dibongkar.

Gudang PT. MKT tidak termasuk yang akan di bongkar karena sudah merupakan gudang modern dan hak guna lahan yang masih sangat lama.

==========================================================================

JAKARTA, Bisnis Indonesia: Manajemen Pelabuhan Tanjung Priok berencana membongkar 22 fasilitas pergudangan di pelabuhan tersebut hingga 2009 karena fasilitas itu akan dijadikan lahan penumpukan peti kemas.

Kepala Humas pelabuhan Tanjung Priok Hambar Wiyadi mengatakan pembongkaran fasilitas pergudangan itu terkait dengan program penataan Pelabuhan Tanjung Priok sesuai yang diinstruksikan oleh Wapres Jusuf Kalla.

Menurut dia, Wapres menekankan hal itu saat meresmikan Tanjung Priok Car Terminal (TPT), di mana program itu dalam rangka menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok berskala Asean dan mampu berperan sebagai pelabuhan pengumpul (hub) dalam dua tahun ke depan.

“Pada tahun ini sudah selesai dibongkar empat gudang yakni gudang 104, 108, 302, dan 305. Ditargetkan tiga gudang lainnya yakni 102X, 111, dan 210 selesai dibongkar pada akhir tahun ini,” ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Hambar mengungkapkan dari rencana penghapusan 22 gudang di Priok, tujuh di antaranya ditargetkan selesai dibongkar pada tahun ini, delapan gudang dibongkar pada 2008 dan tujuh gudang akan dihapus pada 2009.

Dia mengatakan gudang yang akan dibongkar itu seluruhnya berada di Birai I, II, dan III Pelabuhan Tanjung Priok, di mana dalam beberapa tahun terakhir ini sudah tidak berfungsi karena tren pengangkutan kargo dari dan ke pelabuhan semakin pesat.

Hambar menambahkan pada tahun depan akan dilakukan pembongkaran terhadap delapan gudang yakni gudang 102, 107, gudang RA 33, RA 34, RA 35, gudang PT Pelni, gudang Djakarta Lloyd, serta gudang 213X di Birai II.

Sementara itu, pada 2009 akan dilakukan pembongkaran Kantor Pangkalan di Birai I dan pembongkaran gudang 109, 112, 202, 203, 303, 304, serta 207X. (k1)

Chromite cargo at Makasar Warehouse

2008-07-14T23:24:00.000-07:00

We are handling Chromite cargo for Export to China.
The chromite stones was delivered to our warehouse in the original conditions, it was looked like ordinary stones, seems unpriceless. We cleaned up that stones by washing them with water. and then packing it up into plastic bags with 50 kg weight each. stored at inside warehouse for a couple of days, waiting for empy container readiness and stuffing/loading the chromites into containers once the containers ready. the capacity for each container is max 25 metric tons.

Gudang Makasar ( Makasar Warehouse )

2008-07-14T20:20:00.000-07:00

Now, We have our own warehouse at Makassar or Makasar.

The location at JL. Ir. Sutami No. 24 Makassar, Near by Jalan tol to Port of Makasar.
Specification of this warehouse :
1. Size : 1440 m2, raised floor ( 1 m ), available for cross docking activity
2. Floor capacity : 2 ton
3. Good security.

this warehouse supported with 4000 sqm open area.
the equipments :

1. Forklift

5 ton capacity = 1 unit
3 ton capacity = 1 unit
7 ton capacity = 1 unit

2. Cont Stacker 42 ton capacity = 1 unit

Template perkenalan

2008-01-03T23:18:00.000-08:00

Kepada Yth,
Bapak/Ibu di Tempat,

Dengan hormat,

Bersama ini kami ingin memperkenalkan profil perusahaan kami yaitu PT.Masaji Kargosentra Tama.
Kami bergerak pada bidang jasa pergudangan umum, import juga export yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Beberapa layanan kami adalah :
Kegiatan CFS ( Container Freight Station) untuk EXPORT maupun IMPORT.
Menangani kegiatan bongkat muat cargo dengan atau tanpa kontainer.
Menangani penitipan kontainer IMPORT ( TPS CY).
Menjadi temporary warehouse untuk perusahaan logistic atau factory yang ingin menitipkan kargonya ( free zone / lokal cargo ).
Menangani stock point / distribution center buat perusahaan trading atau factory yang membutuhkan gudang inventory untuk distribusi produknya.

Terlampir kami sertakan pula brosur perusahaan kami untuk dapat dipelajari, jika Bapak/Ibu membutuhkan informasi lebih lengkap tentang perusahaan kami, dengan senang hati kami akan memberikannya.
Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Gindo Arisandy

Dear Sir/Mam,

Herewith I would like to introduce our company profile PT.Masaji Kargosentra Tama. we are a warehousing company. We have license to operates cfs import and export warehouse and container yard. Our Location near by Port of Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Some of services are:

Container Freight Station for export and import
Handle loading and unloading cargo with or without container.
As inland clearance container yard.
General warehouse for handling local cargo ( non custom cargo )
As Stock Point Warehouse or Distribution Center to support logistic company or trading company.

I Encloses our brochure for you to review. should you need more information, please don't hesitate to contact us.
Looking forward for your news soon.

Best Regards,
Gindo Arisandy
Marketing Dept.
JL. Raya Pelabuhan Pos 9, Tanjung Priok.

Telp : 021-43909281, 43909301
Mobile: 0815 8905709
Visit our web site at www.mkt.co.id and blog at
http://warehousemkt.blogspot.com

Regulasi Bisnis Logistik Amburadul

2007-12-27T17:54:00.000-08:00

Laporan Wartawan Persda, Choirul Arifin
JAKARTA, PERSDA--Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta pemerintah segera membenahi regulasi bisnis logistik di Indonesia. Pasalnya, pengendalian regulasi di bisnis ini sampai saat ini masih jadi rebutan antara tiga departemen --Departemen Perhubungan, Departemen Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).
"Bisnis logistik adalah bisnis yang yang potensinya sangat besar untuk terus berkembang di Indonesia. Saat ini pemain asing semakin agresif masuk. Tapi regulasinya lemah. Tak ada ketegasan Pemerintah siapa yang ditunjuk mengelola regulasi bisnis ini," kata Ketua Umum Kadin MS Hidayat kepada Persda Network.
"Di lapangan, masih ada kerancuan pembagian wilayah wewenang dan tanggung jawab regulasi di bisnis ligistik antara Dephub dan Depdag." Ia menambahkan, ketentuan hukum yang jelas sangat dibutuhkan untuk mengurangi ketidakpastian dalam menjalankan bisnis logistik. "Perlu segera dipertegas kewenangan instansi mana yang ditunjuk untuk menangani sektor logistik. Selama ini selalu terjadi perebutan antara tiga departemen," jelas Hidayat.
Diakuinya, meningkatnya volume perdagangan barang baik perdagangan domestik maupun internasional membuat bisnis logistik makin diminati. "Sektor logistik merupakan urat nadi perdagangan dalam negeri dan internasional. Tanpa kelancaran bekerjanya sektor logistik, proses produksipun akan terganggu."
Kesepakatan integrasi pasar ASEAN akan membuat bisnis logistik semakin strategis. "Dalam integrasi pasar ASEAN, sektor logistik jadi sektor pertama yang akan diintegrasikan. Namun faktanya, industri dan regulasi di bidang logistik kita masih belum siap," jelasnya.
Menyangkut pungutan logistik misalnya, pelaku bisnis di bidang ini masih merasakan ekonomi biaya tinggi. "Pemerintah memang sudah berupaya menekan aneka pungutan yang terkait tingginya biaya logistik. Tapi permasalahan di sektor logistik bukan hanya menyangkut pengurangan ongkos angkut," paparnya.
Regulasi bisnis logistik jelas dan tegas, lanjut Hidayat, akan memberi kontribusi terhadap perekonomian secara signifikan. Dengan regulasi yang jelas, pelaku usaha bisa menjaga mata rantai suplai dan arus barang serta jasa.
Kritikan terhadap lemahnya regulasi di bisnis logistik sebelumnya banyak disampaikan pengusaha dan pebisnis luar negeri. Pelaku bisnis logistik Jepang yang juga Manajer Operasi Divisi Transportasi Internasional Mitsubishi Logistics Corporation, Makoto Yamazaki menilai, landasan hukum logistik di Indonesia tidak memadai. Mereka meminta penataan ulang pola ekspor dan impor terkait dengan perdagangan dunia.
"Di Indonesia tidak ada jaminan asuransi bagi keamanan pengiriman dan penerimaan barang. Akibatnya, importir dan eksportir yang membutuhkan asuransi keamanan pengiriman dan penerimaan barang harus menggunakan hukum dagang internasional, " ujarnya.
Menurutnya, belakangan banyak perusahaan manufaktur dan kimia Jepang di Indonesia yang memilih menggunakan perusahaan logistik Jepang karena ketiadaan jaminan asuransi keamanan barang yang diberikan perusahaan logistik lokal.
Pengamat transportasi dan bisnis logistik dari Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi (STMT) Trisakti, K Martono mengatakan, potensi pasar logistik di Indonesia mencapai 10 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional per tahunnya. Kondisi itu mengundang minat banyak perusahaan asing untuk masuk.
Ia menambahkan, ketiadaan regulasi yang pasti di bisnis ini membuat kue terbesar bisnis logistik dikuasai asing. Sejumlah negara seperti Australia, China, dan Malaysia telah sejak lama memiliki regulasi pasti di bisnis ini.

Kargo dan logistik Indonesia terkendala infrastruktur jalan

2007-11-26T20:46:00.000-08:00

Kargo dan logistik Indonesia terkendala infrastruktur jalan

Edisi: 16-NOV-2007

KUALA LUMPUR: Kondisi jalan yang buruk dinilai sebagai salah satu kendala
bagi industri kargo dan logistik Indonesia terutama terkait dengan masalah
keamanan dalam pengangkutan bahan-bahan kimia berbahaya.
Country Manager PT BDP Indonesia Aaron R. Chen mengatakan kondisi jalan yang
buruk itu ditemukan di hampir seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di
Jawa.

"Masalahnya bukan hanya soal ruang yang tersedia [luas jalan], tapi juga
soal kualitas. Jangankan untuk daerah di luar Jawa seperti Sumatra, di Jawa
saja seperti Cirebon, sangat berbahaya untuk transportasi truk. Jalannya
jelek," ujarnya kepada Bisnis di sela-sela acara Asean Chemical Industries
Council (ACIC) Conference di Kuala Lumpur, Selasa.
Berdasarkan The World Economic Forum's Global Competitiveness Ranking Report
2006-2007, infrastruktur jalan di Indonesia hanya masuk peringkat ke-110
dunia.

Singapura berada di urutan teratas, Hong Kong di posisi keenam, Jepang
kedelapan, Malaysia ke-15, Thailand ke-28, China ke-45, serta Kamboja di
urutan ke-77.

Peringkat infranstruktur jalan beberapa Negara:
1. Singapura peringkat 1
2. Hongkong peringkat 6
3. Jepang peringkat 8
4. Malaysia peringkat 15
5. Thailand peringkat 28
6. China peringkat 45
7. Kamboja peringkat 77
8. Indonesia peringkat 110
Sumber: The World Economic Forum?s Global Competitiveness Ranking Report
2006-2007

Namun, Ketua Komite Nasional Responsible Care Indonesia (KN-RCI) Frank
Moniaga mengatakan kondisi transportasi untuk pengangkutan bahan-bahan kimia
saat ini sudah lebih baik dibandingkan dengan pada 10 tahun lalu.

Lebih mudah
Keberadaan Asosiasi Pengusaha Transportasi B3 yang didirikan sejak dua tahun
lalu, menurutnya, membuat industri kimia relatif mudah mendapatkan
perusahaan transportasi bagi pengangkutan produk-produk mereka.
"Kalau sekarang kondisinya relatif lebih baik dibandingkan dengan 10 tahun
lalu. Namun, masih perlu banyak perbaikan tentunya," kata Frank.

KN-RCI adalah asosiasi yang beranggotakan perusahaan-perusaha an kimia yang
berupaya memberikan komitmen kepada masyarakat bahwa industri tersebut
bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan kinerja mereka secara
terus-menerus, terkait dengan kesehatan kerja, keselamatan, dan lingkungan.

Sementara itu, Executive Director of Marketing & Corporate Communications
BDP International Arnie Bornstein mengatakan industri kimia di Asia tumbuh
lebih cepat dibandingkan dengan industri kimia global.
Nilai produksi sektor kimia Asia diperkirakan tumbuh hingga empat kali
lipat, dari US$260 miliar pada 2000 menjadi US$1 triliun pada 2010.
Namun, tutur Arnie, perkembangan industri tersebut membutuhkan dukungan
berupa penyedia bisnis transportasi dan logistik yang aman.

"Tantangan dan risiko industri transportasi di Asia adalah infrastruktur
transportasi dan distribusi yang buruk. Kondisi bisnis transportasi di Asia
saat ini relatif berbiaya tinggi, tidak memiliki standar, baik dalam
fasilitas, keamanan, dan keselamatan. "

Oleh Yeni H. Simanjuntak
Bisnis Indonesia

Kunjungan Menkeu ke KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok

2007-11-12T18:46:00.000-08:00

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta rombongan yang terdiri dari Irjen Departemen Keuangan dan Kabiro Humas Departemen Keuangan pada Kamis 8 November 2007 melakukan peninjauan ke Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok khususnya ke beberapa lokasi unit terminal peti kemas dan tempat penimbunan pabean untuk melihat hasil tegahan yang dilakukan aparat KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.

KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sebelumnya berhasil menegah tiga unit mobil mewah eks kedutaan besar, merek Lamborghini dengan perkiraan nilai Rp. 3,8 miliar, Rolls Royce Phantom diperkirakan senilai Rp. 6 miliar, dan Ferrari yang diperkirakan senilai Rp. 2 miliar, dan berpotensi merugikan Negara hingga Rp. 9,3 miliar. Ketiga mobil tersebut berada di tempat penimbunan sementara (TPS) yang diperuntukkan bagi barang-barang yang tidak diambil lebih dari 30 hari.

Dalam peninjauan ke sejumlah lokasi tegahan KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, yaitu di Unit Terminal Peti Kemas (UTPK) impor dan UTPK Ekspor, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pihaknya akan menertibkan penggunaan fasilitas diplomatik dalam proses impor kendaraan mewah. Dalam empat tahun terakhir (2003-2007) sebanyak 208 mobil mewah diimpor secara ilegal dengan menyalahgunakan fasilitas diplomatik.

Pada kesempatan yang sama, KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, juga memperlihatkan hasil tegahan berupa 82 kendaraan berat bekas (tanker truck, cargo truck, freezer truck, dump truck serta self leader) yang diperkirakan senilai Rp. 5 miliar. “Dalam dokumen PIB, kendaraan truk tadi diberitahukan untuk Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Aceh-Nias. Ketika dikonfirmasi ke BRR ternyata mereka tidak membutuhkan mobil jenis itu lagi,” ujar Menkeu.

Disamping itu juga ada tegahan 35 unit mobil Isuzu D- Max WD 3-OTD asal Jepang yang dalam dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) dilaporkan sebagai ambulan. Terhadap ke-35 unit kendaraan niaga ini sedang dalam proses identifikasi dan pemanggilan pihak yang terkait untuk kepentingan klarifikasi status barang.

Sebelumnya juga dilaporkan aparat bea cukai telah melakukan penegahan terhadap jenis komoditi meat bone meal yang diberitahukan sebagai “bird feed” sebanyak 112 kontainer ukuran 20 feet dengan perkiraan nilai sebesar Rp. 5.074.365.000 dengan kerugian immaterialnya adalah bahaya penyebaran virus berbahaya seperti flu burung dan anthrax juga penyegelan tabung gas kapasitas 3 kg sebanyak 14.688 buah dengan perkiraan nilai sebesar Rp. 658. 296.000 dan LPG valve (kompor gas) sebanyak 30.000 buah yang diperkirakan bernilai Rp. 513.000.000. Selain itu, dengan modus pemberitahuan secara tidak benar, aparat menegah sebanyak 28.800 meter coaxial cable dan connector dengan nilai barang diperkirakan mencapai Rp. 755.119.000.

Setelah meninjau tegahan di unit terminal peti kemas untuk komoditi impor, Menkeu yang didampingi oleh Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi, Kepala KPU Tanjung Priok, Agung Kuswandono, dan jajaran pejabat eselon II Kantor Pusat Bea dan Cukai serta eselon III KPU Tanjung Priok, selanjutnya menuju ke unit terminal peti kemas tujuan ekspor. Di tempat ini diperlihatkan tegahan sebanyak 21 kontainer (20 feet) kayu gelondongan jenis ebony yang dilarang untuk di ekspor dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp. 21.920.000.000. Juga tegahan sebanyak 9 kontainer (20 feet) rotan yang dilarang di ekspor yang nilainya diperkirakan mencapai Rp. 1.099.917.000.

Di aula X-ray Container, selanjutnya Menkeu melakukan konferensi pers. Dalam pernyataan persnya, ia menegaskan kembali bahwa keberadaan KPU di Tanjung Priok, merupakan kantor pelayanan utama yang dibentuk sebagai awal proyek percontohan dalam upaya melakukan pembenahan di tubuh Bea dan Cukai terutama di dalam hubungannya dengan fungsi Bea dan Cukai yaitu melayani agar arus barang masuk dan keluar Indonesia benar-benar berdasarkan dokumen dan proses yang legal.

“Hal ini dilakukan semata-mata untuk melindungi kepentingan dan kebutuhan perekonomian Indonesia yang harus dijaga dari kepentingan sekelompok pihak yang merugikan. Terkait dengan yang telah kita tinjau tadi, ada berbagai barang yang masuk ke Indonesia menggunakan dokumen palsu yang menyampaikan barangnya A ternyata isinya B, misalnya mobil panther yang diimpor secara built in dari Jepang diakui oleh importinya sebagai ambulan. Padahal impor truk dan mobil bekas tidak diizinkan lagi masuk ke Indonesia, ” ungkap Menkeu.

Pengawasan Eksternal dan Internal

Selain melakukan pengawasan eksternal untuk meyakinkan bahwa importir telah mematuhi aturan yang berlaku, Bidang Kepatuhan Internal Bea dan Cukai terus melakukan pembenahan di dalam lingkungan KPU Tanjung Priok.

Disela-sela mendampingi Menkeu, Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi mengungkapkan, sampai saat ini satu pejabat fungsional pemeriksa dokumen dalam proses penjatuhan hukuman disiplin berat, selain itu, enam orang staf hanggar dan satu orang pejabat pemeriksa barang dalam proses pemeriksaan, terkait dengan kasus pungutan liar.

Sementara itu, satu orang staf administrasi sedang menjalani proses penjatuhan hukuman terkait tindakan indisipliner dan 17 orang pejabat pemeriksa barang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin terkait dengan kasus sebelum dibentuknya KPU.

Sebagaimana diketahui, SDM yang ada di KPU merupakan hasil seleksi dari 11.000 pegawai Bea dan Cukai, sekitar 4000 mengkuti test ulang, dan 1800 orang dinyatakan lulus untuk menjadi pegawai KPU di beberapa kantor Bea dan Cukai yang akan di KPU-kan, diantaranya 900 orang kini ditempatkan di KPU Tanjung Priok.

Setiap pegawai KPU Tanjung Priok wajib menandatangani Pakta Integritas sebagai dasar bahwa mereka benar-benar berniat membangun lembaga Bea dan cukai yang melayani masyarakat usaha dengan prima dan taat kepada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kepada pegawai yang tidak mampu atau tidak mau menegakkan komitmen yang sudah disepakati akan berhadapan dengan Bidang Kepatuhan Internal KPU.

KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, mulai dicanangkan pada 1 Juli 2007 setelah melalui masa percobaan dua bulan sebelumnya. Dan hasilnya cukup menggembirakan. Selain meningkatnya kinerja pelayanan dan pengawasan di wilayah ini, pemenuhan target penerimaan untuk kantor ini menunjukkan peningkatan. Tercatat, realisasi penerimaan bea masuk KPU Tanjung Priok dari Januari hingga Oktober 2007 mencapai Rp. 6,85 triliun. Menurut Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi, realisasi itu lebih tinggi Rp. 1,8 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp. 5 triliun. RIS.

sumber : www.beacukai.go.id

IN MEMORIAM

2007-10-22T19:30:00.000-07:00

IN MEMORIAM
SOEDARPO SASTROSATOMO (30 Juni 1920 - 22 Oktober 2007 )

Hari ini keluarga besar Samudera Indonesia Group kehilangan seorang pendirinya, Pak Darpo, seorang pejuang kemerdekaan, diplomat, tokoh bisnis dan "Bapak" bagi seluruh karyawan SIG. Semoga arwahnya diberi tempat sebaik-baiknya oleh Allah Swt.Amin.

berikut ini sekilas profile beliau yg dikutip dari Pusar Data dan Analis Tempo :

~~~~

Usia Darpo baru beranjak 30-an tahun ketika menjadi atase pers di Kedutaan Besar RI di Washington, 1950-1952. Tetapi karier diplomat itu ia lepaskan. Soedarpo Sastrosatomo kemudian dikenal sebagai pengusaha tangguh dengan julukan ''raja kapal'' Indonesia.

Semasih duduk di AMS (SMA) di Yogyakarta, putra Almarhum Sadeli Sastrosatomo, hooft mantri opium regie yang juga pernah menjadi aktivis Boedi Oetomo itu, ingin menjadi insinyur. Namun, belakangan, ia menganggap nilai pelajaran eksaktanya tidak memadai -- cuma tujuh. ''Meskipun dengan nilai itu saya sudah nomor satu di kelas. Mau saya, delapan atau sembilan,'' kata Darpo.

Lalu, dalam masa liburan besar, anak Jawa kelahiran Pangkalansusu, Sumatera Utara, ini pergi ke rumah kakaknya yang menjadi dokter di Majalengka, Jawa Barat. Darpo, yang masih meraba-raba akan masa depannya, segera terkesan akan profesi sang kakak yang dinilainya memiliki kebebasan tertentu. Maka, begitu lulus AMS, 1940, ia masuk fakultas kedokteran. Tetapi serbuan bala tentara Jepang ke Indonesia membuyarkan cita- citanya itu.

Dalam kunjungannya ke Majalengka, ia berkenalan dengan seorang pedagang keturunan India, Abdul Wahid, yang kebetulan pasien langganan kakaknya. Belakangan mereka bersahabat. Darpo, yang pada awal masa Kemerdekaan RI bekerja di Departemen Penerangan, menitipkan uang tabungannya kepada Wahid. Sepulangnya dari Amerika, jumlah uangnya sudah bertambah. Bersama uang simpanan lainnya, jumlah uangnya menjadi Rp 100 ribu. ''Itulah modal awal saya,'' kata Soedarpo yang memulai berusaha dengan mendirikan NVPD Soedarpo Corporation. Ia bergerak di bidang perdagangan kertas dan alat-alat perkantoran. Salah satu langganannya adalah surat kabar Pedoman.

Pada 1953, Soedarpo mendapat tawaran kerja sama dari Ishmian Lines, perusahaan pelayaran dan angkutan milik US Steel, AS, untuk mendirikan agen pelayaran di Indonesia. Maka, berdirilah PT International Shipping and Transport Agency (ISTA). Perusahaan ini berkembang pesat.

Pada 1956, seiring dengan dilarangnya orang asing mengusahakan ekspedisi muatan kapal laut (EMKL), ia membeli sebuah perusahaan EMKL milik Belanda, Stroo Hoeden Veem (SHV). Tahun-tahun berikutnya, pada saat gencar-gencarnya kampanye Manipol-Usdek, usaha Soedarpo menurun. Waktu itu, menurut dia, kegiatan usaha dikuasai negara, sedangkan ''swasta dianggap tidak ada''.

Baru 1963, dunia pelayaran mendapat angin kembali dengan lahirnya gagasan Presiden Soeharto untuk menjadikan Indonesia bangsa bahari. Tahun berikutnya, Darpo mendirikan PT Samudera Indonesia (SI), dengan mengandalkan kapal-kapal sewa. Namun, kegiatan usaha di sekitar tahun 1965 semakin tidak menentu. Baru setelah Orde Baru berkuasa, SI berhasil memiliki 11 kapal -- lima di antaranya dijual kembali, karena menyewa kapal dianggapnya lebih murah dibandingkan jumlah yang harus dikeluarkannya untuk perbaikan dan perawatan.

Ia kini memimpin 21 perusahaan, pada 13 perusahaan di antaranya sebagai direktur utama. Dari semua perusahaan itu, Soedarpo mengaku lebih aktif di PT Samudera Indonesia dan NVPD Soedarpo Corporation itu. Namun, dalam masa resesi ini, usahanya di bidang farmasi paling kurang menerima pengaruh kelesuan ekonomi. ''Orang 'kan tidak bisa memilih kapan dia sakit,'' ujar Soedarpo. Di sektor ini, sampai Mei 1985, ia meraih omset Rp 1,6 milyar per bulan.

Istrinya, Minarsih Wiranatakusuma. Mereka dianugerahi tiga anak perempuan. Yang tertua, Shanti Lakminingsih, disiapkan untuk menempati kedudukan ayahnya. ''Semua anak saya perempuan, sedang cucu saya laki-laki. Bermain dengan mereka, membuat saya bahagia luar biasa,'' ujar pria pengagum tokoh wayang Bima itu.

~~~~

INCOTERMS

2007-10-07T19:11:00.000-07:00

INCOTERMS

There are no international conventions inforce governing contracts for international sales of goods, so disputes and misunderstanding often arisen between buyers and sellers, mainly because of different interpretations about the term used in the contracts. in order to avoid the situation wich hinder the smooth flow of international trade, the international chamber of commerce has evolved standarize trade terms known as the "INCOTERMS" ( International rules for the interpretation of trade terms).

For easier reading and understanding, the 1990 revision of Incoterms has grouped the terms into four different categories.

"E" Term
The seller make the goods available to the buyer at the seller's own promises

EXW - Ex works

"F" Term
The sellers called upon the deliver the goods to carrier appointed by the buyer

FCA - Free Carrier
FAS - Free Alongside Ship
FOB - Free On Board

"C" Term
The sellers has to contract the carriage, but without assuming the risk of lost and damages to the goods or additional cost due to events occuring after shipment and despatch.

CFR - Cost and freight
CIF - Cost, Insurance and Freight
CPT - Carriage paid to
CIP - Carriage and Insurance Paid to

"D" Term
The sellers has to bear all costs and risk needed to bring the goods to the country of destination.

DAF - Delivered At Frontier
DES - Delivered Ex Ship
DEQ - Delivered Ex Quay
DDU - Delivered Duty Paid
DDP - Delivered Duty

======================================================

Noted:
resumed from Manual on Freight Forwarding 1st Edition United Nations ESCAP, for more details please place a comment or write email to g.arisandy@gmail.com

Penyakit Dual System

2007-10-04T19:07:00.000-07:00

Bagi yang pake dual system untuk komputernya ( linux dan windows ). pernah gak mengalami error pada linux?, yaitu setelah melewati menu lilo atau grub dan kita pilih untuk menjalankan linux ( saya pake mandriva 2007 spring ) malah muncul pesan seperti di bawah ini. tidak bisa muncul layar login.

checking file system
fsck.ext3 : bad magic number in superblock while trying to open /dev/hd8 /dev/hda8 :
the superblock could not be read or does not describes a correct ext2 filesystem. if the device is valid and it realy content an ext2 file system and not swap ou ufs or something else, then the superblock is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock : e2fsck - b 8193

setelah berputar-putar di belantara digital dengan bantuan super google, akhirnya ketemu jurus yg paling ampuh. Penyebab masalah ini adalah terjadi perubahan pada configrasi files system pada file /etc/fstab. Konfigurasi mounting partisi windows tertukar dengan partisi swap nya linux. solusinya edit aja file /etc/fstab supaya konfigurasi sesuai dengan fisik partisi hard disk tersebut. kalo anda takut salah dengan pembagian partisi nya, jalankan aja boot cd instalasi linux ada, seperti seakan2 mau melakukan install ulang linux, pada saat menu partisi, pilih customize partitioning, nah lihat aja pembagian partisi existing hard disk anda. Selamat Mencoba

Pasar logistik Indonesia cenderung untungkan asing

2007-09-26T21:15:00.001-07:00

Pasar logistik Indonesia cenderung untungkan asing

JAKARTA: Potensi pasar bisnis logistik nasional dalam setahun diproyeksikan mencapai 10% dari produksi kotor domestik (GDP), namun cenderung dikuasai dan menguntungkan perusahaan asing, karena tidak ada peraturan perundangan yang mengatur sektor ini.

Dosen Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti K. Martono mengungkapkan dengan potensi pasar yang mencapai 10% dari GDP, bisnis logistik sangat menarik minat perusahaan asing untuk masuk ke Indonesia.

"Saat ini jasa logistik masih dikuasai asing, meski jumlah pemainnya relatif lebih kecil dari pemain nasional. Asing sangat berminat ma-suk ke Indonesia, sehingga sebaiknya pemerintah menyiapkan UU yang mengatur bisnis logistik," katanya kepada Bisnis, kemarin.

Dia mengungkapkan data dari Kementerian BUMN menunjukkan pada 2006 GDP mencapai Rp3.300 triliun, di mana per 29 November 2006 nilai bisnis logistik di Tanah Air dilaporkan mencapai Rp400 triliun.

Profil potensi bisnis logistik di Indonesia :

- GDP 2006 Rp. 3.300 triliun

- Pencapaian bisnis logistik 2006 ( > 10% dari GDP ) Rp. 400 triliun

- Khusus kargo dari Saudi Arabia Rp. 505 miliar

Sumber: K. Martono dan Kementerian BUMN

Sayangnya, tandas Martono, dari aspek hu-kum dan regulasi belum ada UU yang mengatur secara spesifik bisnis jasa logistik, padahal di beberapa negara seperti Australia, China, dan Malaysia telah mempunyai dasar hukum yang kuat untuk bisnis di sektor ini.

"Hal ini mengakibatkan instansi pemerintah di Tanah Air merasa berhak dan tidak berhak untuk membina, mengatur, dan mengendalikan bisnis jasa logistik," ujarnya.

Meski Indonesia memiliki UU No.6/1984, PP No.37/1985, PP No.17/1988, KM 12/KP.108/ MPPT-88, KM 86/1999, KM 70/2000, KM 5/2005, SK 37 DIRJEN/1988, dan Perpres No.76/2007 serta Perpres No.77/2007, namun belum ada UU yang secara spesifik mengatur bisnis jasa logistik.

Dewan logistik

Staf ahli Menko Perekonomian Firman Malem Ukur Tamboen mengatakan karena UU membutuhkan kesepakatan politik nasional dan waktu yang lama, maka pihaknya mengusulkan perlunya Dewan Logistik Nasional sebagai pengembangan tim arus barang yang ada saat ini.

Dewan itu, papar dia, akan diatur melalui Peraturan Presiden dengan tugas mengambil langkah-langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan mengacu pada negara-negara di Asean dan Asia yang industri logistiknya lebih maju.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chris Kanter meminta tim kecil asosiasi logistik tetap aktif dan terus membahas masukan yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

"Pemerintah benar-benar menunggu masukannya, jadi tim tidak boleh berhenti membahas," tandas Chris.

Dia mengakui praktik bisnis di sektor logistik Tanah Air saat ini cenderung menguntungkan bagi asing, karena tidak adanya peraturan perundangan di Indonesia. Akibatnya, pengguna jasa justru menggunakan perusahaan logistik asing yang telah memiliki landasan hukum yang mengatur a.l. keamanan dan keselamatan kiriman.

"Ini merugikan Indonesia. Padahal, perkembangan tren dunia usaha di dunia saat ini menunjukkan bahwa sektor logistik menjadi andalan bagi pergerakan sektor usaha. Indonesia jangan sampai terlambat karena in adalah kesempatan. Makanya, harus aktif."

Dia memaparkan saat ini sektor logistik di Indonesia hanya memiliki peraturan terkait dengan Bea dan Cukai, namun belum ada yang mengatur soal dokumen hingga pembiayaan.

Meski demikian, menurut dia, pemerintah sudah memperlihatkan respons positif dengan menunggu dunia usaha mempersiapkan masukannya kepada pemerintah.

Sayangnya, setelah pertemuan pada 10 Agustus 2007 dan 24 Agustus 2007, tim kecil asosiasi logistik hingga saat ini belum menggelar pertemuan lagi guna membahas masukan bagi pemerintah mengenai sektor logistik. (Junaidi Halik) (sylviana.pravita@bisnis.co.id)

Oleh Sylviana Pravita R.K.N.

Bisnis Indonesia

Taken from ALI website

PERGUDANGAN PERLU SISTEM ONLINE

2007-09-25T21:45:00.000-07:00

BISNIS INDONESIA
Senin, 24 September 2007

PERGUDANGAN PERLU SISTEM ONLINE

JAKARTA: Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai pemanfaatan fasilitas
teknologi informasi (TI) dalam sistem pergudangan akan meningkatkan daya
saing sekaligus mendukung efisiensi sistem distribusi di Indonesia.

Ketua ALI Wilayah Jawa Barat Perwakilan Bandung Setijadi mengatakan salah
satu fasilitas yang perlu dibangun adalah sistem informasi pergudangan
berbasis "online", yang memuat lokasi dan kapasitas gudang serta rute dan
akses wilayah pergudangan.

Dengan adanya sistem informasi berbasis "online" itu, papar dia, pelaku di
setiap tingkatan dapat mengakses berbagai data dan informasi logistik,
seperti ketersediaan moda dan jadwal transportasi, lokasi, dan kapasitas
gudang, rute atau akses wilayah, dan biaya-biaya.

"Data dan informasi tersebut diperlukan untuk dapat melakukan kegiatan
distribusi yang efisien. Pada akhirnya, konsumen akan diuntungkan karena
bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah, "tandasnya, belum
lama ini. (BISNIS/SPR)

Super Crane mogok di pintu masuk warehouse pos 9

2007-09-25T19:23:00.001-07:00

crane,mogok,warehouse,gudang,pos9,maersk.

Kejadian ini berawal dari rencana pengeluaran cargo dari customer pt.mkt yaitu maersk logistic. cargo yang berjenis mesin berat ini rencananya akan di export, nah untuk memuatnya ke atas Flat Track Container dibutuhkan sebuah super crane, mengingat cargo ini bemiliki dimensi tinggi 5 meter, lebar, 2 meter dan panjang 3 meter dengan berat 27 Ton.
Crane darat ini konon sudah datang pada tanggal 24 september ? jam 10 malam, nah ketika akan memasuki gerbang mkt rupanya counter balans dari crane ini "nyangkut" di tanjakan pintu masuk yang memang cukup tinggi dari jalan raya ( sekitar 1 m ). Setelah "nyangkut" mesin crane mati persis di tengah pintu masuk gerbang mkt. Operator crane berusaha menghidupkan mesin untuk memundurkan crane ini, tapi apa daya mesin crane tetap tidak mau hidup. setelah memanggil teknisi tenyata diketahui kabel kopling crane ini putus, pekerjaan perbaikan ditunda sampai esok hari sambil mempersiapkan spare part yg dibutuhkan. walhasil sepanjang hari lalu lintas keluar masuk container import dan export pos 9 terganggu dengan melintangnya crane ini di tengah gerbang masuk. silahkan dilihat fotonya.

Super Crane mogok di pintu masuk warehouse pos 9

2007-09-25T19:23:00.000-07:00

Tarif Standart Warehouse untuk Import LCL

2007-09-23T18:34:00.000-07:00

Tarif Standart Import LCL warehouse / gudang PT.MKT

Tarif per CBM/TON

Receiving
Delivery
Mechanic
Wharfage
Trucking OB
Cleaning
Storage 1st period ( per day )
Storage 2nd period ( per day )

2. Tarif per Document

Document handling
Sticker
Surveyor
Administration
Bahandle ( if any )

Scope of activities:

THE CUSTOMERS :
-To provide necessary document i.e.:
-Over Brengen request to port operator
-Request for change status from CY to CFS
-Request for hiring container
-Copy of Master Bill of Lading
-Copy of Cargo manifest
-Copy of Delivery Order

PT. MASAJI KARGOSENTRA TAMA
-To obtain necessary import document from PT Hanindo
-To process container shifting from port to MKT
-Trucking full container from CY to MKT and pay port charges (up to 3 days storage at port)
-Stripping cargo from container and store cargo in warehouse rack
-To prepare independent surveyor during stripping cargo
-To load cargo onto consignee’s truck
-Returning empty container to carrier’s depot and pay lift-off and cleaning at depot

Remarks : -Subject to 10% VAT -Double charge for DG cargo (for receiving, delivery, mechanic and storage charges) -Minimum 3 cbm/ton

Warehouse working hour : Monday - Friday 08.00 - 16.00 Saturday 08.00 - 12.0012.00

Registrasi PPJK Untuk Mendukung Profesionalisme PPJK

2007-09-21T00:31:00.000-07:00

DJBC, Registrasi terhadap Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang sejak 12 Juli 2007 dilakukan, ternyata masih menimbulkan pertanyaan dari kalangan pengusaha, mengingat dari 4000-an PPJK yang ada di Indonesia, tercatat baru 67 PPJK yang sukses melakukan registrasi yang dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kesulitan melakukan registrasi yang dilakukan PPJK tersebut disampaikan oleh para PPJK kepada analis tim registrasi PPJK dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (KP-DJBC) Chotibul Umam pada acara temu wicara anggota Asosiasi Pengusaha Jasa Kepabeanan Indonesia (Asakindo) di Jakarta, 11 September 2007.

Dari temu wicara tersebut diketahui kesulitan yang dihadapi seperti ditolaknya proses registrasi, karena kurang lengkapnya dokumen yang diminta untuk melakukan registrasi. Kelengkapan dokumen tersebut seperti seperti surat ijin usaha, pembukuan sederhana dan lain sebagainya. Selain itu pengusaha juga menanyakan mengenai kriteria pembukuan sederhana yang diminta dalam proses registrasi.

Pertanyaan yang disampaikan pengusaha dalam sesi tanya jawab tersebut dijawab langsung oleh tim. Menurut Chotibul Umam, kelengkapan dokumen merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pengusaha agar setelah dilakukan registrasi dapat diproses lebih cepat untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lapangan oleh petugas. Chotibul kembali menjelaskan, terkadang memang ditemui ada sebagian pengusaha telah melengkapi dokumen dan telah memenuhi segala persyaratan yang diminta namun proses registrasinya ditolak. Untuk hal tersebut Chotibul menyarankan agar pengusaha dapat menghubungi posko registrasi PPJK yang berada di KP-DJBC untuk dapat ditelusuri kesulitan tersebut.

Sementara itu salah satu pengusaha PPJK yang dihubungi WBC disela-sela acara tersebut mengatakan, pihaknya tidak merasa registrasi tersebut merupakan hal yang menyulitkan, namun perlu dipikirkan pula bagaimana dengan nasib PPJK di daerah yang belum tersentuh dengan Teknologi Informasi (TI) yang mungkin saja mengalami kesulitan dengan registrasi.

Ketua Umum Asakindo Mulyo Raharjo mengatakan, sebagai asosiasi PPJK yang mempunyai anggota sebanyak 90 PPJK, mendukung sepenuhnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65 tentang PPJK terutama mengenai registrasi. Menurutnya registrasi merupakan tanggung jawab dalam hal mendukung kebijakan pemerintah dalam hal ini DJBC.

Mengenai jaminan yang ditetapkan dalam PMK 65, Mulyo mengatakan, pihaknya telah menghubungi beberapa perusahaan asuransi dan Bank Syariah Mandiri agar mereka dapat memberikan batasan provisi serendah mungkin terkait dengan adanya jaminan tersebut. Keinginan agar pemberian provisi rendah kepada PPJK lanjut Mulyo mengingat PPJK memiliki tingkat resiko yang rendah.

“Pada acara ini kami mengundang perusahaan asuransi dan juga Bank Syariah mandiri guna mempresentasikan program penjaminan PPJK, namun pilihan untuk memilih asuransi kami kembalikan kepada anggota kami, “terang Mulyo.

Acara temu wicara yang menghadirkan Sekertaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kamil Sjoeib, sebagai pembicara mewakili Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi. Menurut Kamil keberadaan PPJK dalam proses kepabeanan baik di Indonesia maupun di belahan dunia manapun memiliki peran yang cukup besar guna memperlancar urusan kepabeanan yang dilakukan oleh importir.

Dengan adanya registrasi tersebut lanjut Kamil, diharapkan nantinya PPJK dapat menjalankan tugasnya dengan professional.”Dengan adanya registrasi tersebut maka PPJK yang tidak professional akan tersingkir sehingga yang ada nantinya hanya PPJK yang professional dan teregistrasi sesuai dengan apa yang diamanatkan pada PMK.65,”terang Kamil.

Sebelum berlangsungnya temu wicara tersebut, para pengurus Asakindo melakukan pertemuan informal dengan Dirjen Bea dan Cukai pada 20 Agustus 2007 sehubungan dengan terbitnya PNK Nomor 65, sekaligus menyampaikan undangan untuk hadir dalam acara temu wicara tersebut. ZAP

Alternatif Power Point

2007-09-18T18:36:00.000-07:00

http://www.kompas. co.id/ver1/ Iptek/0709/ 18/131133. htm
============ ========

SAN FRANSISCO, SELASA - Setelah lima bulan diumumkan, layanan online
yang menyediakan aplikasi membuat dan berbagi file presentasi secara
cuma-cuma akhirnya tersedia di Google Docs. Layanan tersebut akan
menjadi pesaing langsung aplikasi Power Point yang selama ini hanya
tersedia dalam paket software yang berlisensi.

Untuk menggunakan layanan tersebut, pengguna tak perlu meng-install di
komputernya namun harus terhubung secara online. Seperti halnya Power
Point, aplikasi tersebut dapat dipakai untuk membuat halaman
presnetasi yang berisi teks, grafik, maupun gambar. Selain aplikasi
presnetasi, Google Docs susah menyediakan aplikasi pengolah kata,
pengolah tabel, dan program manajemen kalender.

Namun, tidak semua tersedia gratis. Untuk versi yang lebih lengkap
fiturnya ditawarkan kepada perusahaan, pemerintah, dan lembaga
pendidikan dengan biaya akses 50 dollar AS setahun.

Selama ini, aplikasi kantoran semacam itu didominasi Microsoft melalui
paket aplikasi Office-nya. Namun, sejak dua tahun terakhir ekekutif
Google menunjukkan strategi pesaingan langsung kepada Microsoft dengan
menawarkan aplikasi yang mirip.

Baru-baru in Google juga memulai kerja sama dengan Sun Microsystems
untuk mendistribusikan paket palikasi StarOffice yang berbasisi open
source melalui Google Pack yang dapat diunduh cuma-cuma. Star Office
merupakan versi pengembangan Open Office yang juga bersaing dalam
pasar aplikasi office dengan Microsoft Office.

Sumber: AP
Penulis: Wah

Copyright 2006 Kompas Group

Terminologi warehouse import dan export

2007-09-17T19:05:00.001-07:00

Beberapa terminologi gudang / warehouse import dan export.

Gudang CFS = Container freight station, untuk kegiatan export : “tempat transit kargo yg dikumpulkan sebelum dimasukan kedalam kontainer”, untuk import : “tempat transit cargo setelah dibongkar dari container sebelum diambil pemiliknya".
Gudang TPS = Tempat penumpukan sementara. adalah gudang yang diberi ijin oleh bea cukai sebagai tempat transit cargo import dan export yg sedang di urus bea masuk dan pajaknya.
Lapangan TPS / DP3 yard = Lapangan tempat penampungan sementara container import / ezport yang diberi ijin oleh bea cukai sebagai tempat transit container import dan export yg sedang di urus bea masuk dan pajaknya.
LCL = Less than a container load, adalah kegiatan export atau import yang jumlah cargonya tidak sampai 1 kontainer, dengan kata lain, dalam 1 container terdiri dari beberapa pemilik cargo.
FCL = Full Container Load, adalah kegiatan export atau import yang jumlah cargonya penuh sampai 1 kontainer, dengan kata lain, dalam 1 container terdiri dari 1 pemilik cargo.
BL = Bill Of Lading, adalah dokumen pernyataan kepemilikan/penggunaan akan cargo atau container. untuk container juga dikenal sebagai Master BL atau Ocean BL, master BL/Ocean BL dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran kepada pemesan/pengguna container. untuk cargo dikenal House BL. House BL dikeluarkan oleh perusahaan Freight forwarding kepada pemilik cargo.
DO = Delivery order, secara umum pengertiannya adalah surat perintah pengiriman. Dalam kegiatan import LCL, DO adalah dokumen perintah penyerahan barang yg dikeluarkan oleh perusahan freight forwarding setelah importir membayar kewajiban “freight” nya.
OB = Over brengen, adalah istilah untuk perpindahan container / cargo dari satu tempat ke tempat lain. dari satu lapangan ke lapangan lain. dari satu gudang ke gudang lain.
Bahandle = pemeriksaan. biasanya dilakukan oleh petugas bea cukai terhadap barang atau kontainer dengan status “red line” atau jalur merah.
DG = Dangerous Goods, adalah barang-barang berbahaya, dalam kegiatan export atau import cargo DG dibagi menjadi beberapa kelas ( IMO Class ) tergantung dari tingkat bahayanya.
Free Zone = adalah cargo yg sudah atau tidak memiliki kewajiban bea cukai atau pajak.

Kegiatan OB Container Import terhenti

2007-09-17T03:13:00.000-07:00

Hari ini kegiatan Over Brengen Container Import dari terminal peti kemas Koja terhenti. Penyebabnya adalah seluruh karyawan bea cukai di wilayah kantor pelayanan utama harus mengikuti kegiatan simulasi pembangkitan Motivasi Di KPU bea dan Cukai ( surat edaran terlampir). Dengan demikian seluruh kontainer import yg berasal dari tpk koja yang seharusnya bisa di "tarik" ke gudang mkt tidak dapat keluar dari terminal peti kemas tersebut. Hal ini berdampak kepada pelayan gudang mkt kepada pelanggan menjadi terganggu, bahkan ada beberapa importir yg "kecele" sudah datang ke gudang mkt dengan niat akan mengambil cargo importnya harus pulang dengan tangan kosong karena cargonya belum sampai di gudang .

keyboard tidak bisa digunakan setelah login kde

2007-09-14T21:12:00.000-07:00

keyboard tidak bisa digunakan setelah login kde/keyboard error on mandriva/keyboard problem on linux/

masalah ini sepele, tapi sangat mengganggu, beberapa user di mkt tanpa sengaja menekan kombinasi beberapa tombol sehingga konfigurasi keyboard pada kde mandirva 2005 menjadi berubah.

setelah mencoba beberapa tips dari google, tips dibawah inilah yang paling simple dan mudah dilakukan, berikut langkah-langkahnya :

1. login menggunakan gnome desktop
2. delete atau rename folder .kde/ ( ada di /home/user/ ), $ mv .kde /home/user/kdebu
3. close session gnome, login kembali dengan kde, beres.

Penerapan Tally Independen di Priok Dipatok November

2007-09-12T23:19:00.000-07:00

Dikutip dari harian BISNIS INDONESIA kamis, 13 September 2007

Penerapan Tally Independen di Priok Dipatok November

Jakarta : Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta dan Administrator Pelabuhan Tanjung Priok merekomendasikan kegiatan usaha pencatatan dan pelaporan lalu lintas barang (tally) independen akan diberlakukan di Priok paling lambat pada November 2007.
"tahap pertama kegiatan tally independen diselenggarakan pada 15 lokasi di Pelabuhan Tanjung Priok yakni 14 lokasi di dermaga terminal operator serta di dermaga Multi Terminal Indonesia," ujar F.S. Popal, anggota Tim Penyelenggaraan Pengusahaan Tally di pelabuhan kepada Bisnis, kemarin.
Dia mengatakan hal itu saat sosialisasi penyelenggaraan dan pengusahaan tally di pelabuhan sesuai Permenhub No. 15/2007.
Dengan adanya Tally independen, menurut Popal, bisa menekan praktik manipulasi data volume arus barang khususnya antarpulau. "manipulasi data kerap kali terjadi pada barang antar pulau, bahkan angkanya bsia mencapai 30% ungkap dia.
Sebelum terbentuknya Asosiasi Perusahaan Tally di pelabuhan setempat, papar dia, rekomendasi izin usaha Tally diberikan oleh Kadin provinsi setempat. Setiap usaha tally, tutur dia, wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional perusahaan secara harian, bulanan, dan tahunan kepada Adpel.
Penyampaian laporan itu, menurut dia, dilakukan secara elektronik bagi pelabuhan yang telah memiliki perangkat teknologi informasi (I) dan secara manual bagi pelabuhan yang belum menyiapkan fasilitas TI itu. "Pelanggrana terhadap ketentuan itu akan diberikan sanksi pencabutan izin operasi usaha tally."

Secara Bertahap
Susetyo Hadi, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departmen Perhubungan, mengatakan kegiatan tally independen akan diberlakukan secara bertahap di seluruh pelabuhan indonesia.
Pemerintah c.q. departmen Perhubungan juga akan menyiapakn standardisasi dalam sistem pelaporan usaha tally independen tersebut melalui penyediaan website yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.
"Kegiatan tally independen diharapkan mampu menghindari manipulasi data muatan antarpulau ataupun internasional di seluruh Pleabuhan Indonesia," kata Susetyo.
Dia menandaskan penyedia jasa tally harus berbadan hukum Indonesia yang didirikan khusus untuk menyelenggarakan dan mengusakan kegiatan tally pada kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal yang bersifat independen.
elain itu, papar susetyo, informasi pencatatan yang dilakukan perusahan tally independen mewakili kepentingan semua pihak tertentu.

-----------------------------------------------------------------------------------------
tulisan diatas dikutip tanpa ada penambahan atau pengurangan kata2 ....

taken from dini's email

MKT Service

2007-09-12T22:34:00.000-07:00

Kami adalah perusahaan jasa publik warehouse. service kami meliputi :

1. CFS import untuk LCL import
2. CFS export untuk LCL import
3. CY Import untuk Import FCL / OBC or OBX.
4. Free zone untuk ex import stock point,
5. Distribution Center untuk General Cargo.

untuk informasi lebih detail dan penawaran harga,
hubungi kami : Gindo Arisandy, 08158905709, 021-43909281

warehouse company ( inbound customs warehouse )

Aturan tarif batas atas lini 2 Pelabuhan Priok

Izin penyedia jasa bisa dicabut Aturan tarif batas atas lini 2 Pelabuhan Priok diterapkan hari ini

Warehouses for rent

22 gudang di tanjung priok akan di bongkar

Chromite cargo at Makasar Warehouse

Gudang Makasar ( Makasar Warehouse )

Template perkenalan

Regulasi Bisnis Logistik Amburadul

Kargo dan logistik Indonesia terkendala infrastruktur jalan

Kunjungan Menkeu ke KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok

IN MEMORIAM

INCOTERMS

Penyakit Dual System

Pasar logistik Indonesia cenderung untungkan asing

PERGUDANGAN PERLU SISTEM ONLINE

Super Crane mogok di pintu masuk warehouse pos 9

Super Crane mogok di pintu masuk warehouse pos 9

Tarif Standart Warehouse untuk Import LCL

Registrasi PPJK Untuk Mendukung Profesionalisme PPJK

Alternatif Power Point

Terminologi warehouse import dan export

Kegiatan OB Container Import terhenti

keyboard tidak bisa digunakan setelah login kde

Penerapan Tally Independen di Priok Dipatok November

MKT Service

Izin penyedia jasa bisa dicabut
Aturan tarif batas atas lini 2 Pelabuhan Priok diterapkan hari ini